Tunjukkan Tiga Macam Lembaga Pemerintah Nonkementerian!

Pertanyaan:

Lembaga Pemerintah nonkementerian merupakan lembaga yang dahulu bernama Lembaga pemerintah nondepartemen. Lembaga Pemerintah nonkementerian pada dasarnya merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk​

Jawaban:

Penjelasan:

Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.

note:maaf bila salah semoga membantu

Pertanyaan:

6. Lembaga pemerintah nonkementerian adalah
lembaga negara di Indonesia yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas pemerintahan
tertentu dari presiden. Contoh lembaga
nonkementerian ditunjukkan oleh pilihan.
.​

Jawaban:

Jawaban:

Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.[1]

Pertanyaan:

lembaga pemerintahan nonkementerian adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahtertentu dari prisidin.contuh lembaga nonkementerian adalah​

Jawaban:

Jawaban:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pertanyaan:

Uraikan tentang lembaga pemerintah nonkementerian

Jawaban:

Berikut adalah uraian mengenai Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pembahasan

Definisi Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) adalah salah satu bagian dari lembaga negara di Indonesia yang ditempatkan secara khusus atau spesialis dalam bidang pemerintahan tertentu dari Presiden. Oleh karena itu, setiap kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden melalui menteri yang akan mengkoordinir tugas mereka masing-masing.

Tugas setiap kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas yang harus diemban olehnya seperti menyampaikan laporan kualitatif/kuantitatif, memberikan saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada presiden melalui tembusan kepada menteri yang mengkoordinir.

Wewenang Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Setiap Lembaga Pemerintah Non Kementerian tentunya memiliki wewenang yang telah diberikan baik itu tugas pemerintahan tertentu dari Presiden ataupun melengkapi tugas yang dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strukturisasi Lembaga Pemerintah Non Kementerian

• Kepala LPNK

• Sekretariat utama

• Deputi

• Unit pengawasan

Pembagian Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

2. Badan Intelijen Negara (BIN)

3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

5. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)

6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

9. Badan Pertahanan Nasional (BPN)

10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

11. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

12. Badan Pusat Statistik (BPS)

13. Badan SAR Nasional (BASARNAS)

14. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

15. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

16. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

17. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

19. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

20. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

21. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

22. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

23. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

24. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

25. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)

26. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)

27. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

28. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)

Menteri yang mengkoordinir Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Menteri Kesehatan bagi BKKBN dan BPOM

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagi PERPUSNAS

3. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG

4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi LAN, ANRI, BKN, dan BPKP

5. Menteri Riset dan Teknologi bagi BSN, BAPETEN, BATAN, LAPAN, LIPI, dan BPPT.

Hubungan fungsional antara kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Menurut pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 2009, bahwa hubungan fungsional antara keduanya dijalankan secara sinergitas sebagai satu sistem pemerintahan dalam NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

————————————————————-

Pelajari lebih lanjut

1. Tugas masing-masing Lembaga Pemerintah Non Kementerian

https://brainly.co.id/tugas/6815037

2. Kedudukan dan Fungsi antara Kementerian dan LPNK

https://brainly.co.id/tugas/6576041

3.Dasar hukum pembentukan LPNK

https://brainly.co.id/tugas/11485333

————————————————————-

Detail jawaban

Mapel : PPKN

Kelas : XI SMA

Bab : 4

Materi : Mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara

Kode Kategorisasi : 11.9.4

Kata Kunci : LPNK, lembaga, pemerintah, non kementerian

#TingkatkanPrestasimu

Pertanyaan:

bagaimana tanggung jawab lembaga pemerintah nonkementerian

Jawaban:

MENGATUR LALU LINTAS
MENGESAHKAN UUD
MENGATUR KEUANGAN