Berikut Ini Merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Adalah

Pertanyaan:

Sebutkan 6 pelayanan dasar yang menjadi urusan kewajiban pemerintahan

Jawaban:

pendidikan
lembaga peradilan
Agama
kemiliteran

Pertanyaan:

Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ditunjukkan oleh nomor

Jawaban:

1 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2 pangan

3. Pertanahan

4 lingkungan hidup

5. Administrasi kependudukan dan percatatan sipil

6 pemberdayaan masyarakat dan desa

7. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

8 Perhubungan

9. Komunikasi dan infomatika

10. Koperasi usaha. Kecil. Dan menengah

11. Penanaman. Modal.

12. Kepemudaan dan olah raga.

13. Statistik.

14. Persandian

15 Kebudayaan.

16. Perpustakaan dan

17. Kearsipan.

Pertanyaan:

Sebutkan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan wajib yg berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan!​

Jawaban:

Jawaban:

oookeeeeeeeeeeeeokeeeeeeeeeeeeokeeeeerr

Jawaban:

apakah kamu mau menjadi pacar aku

Pertanyaan:

Berikan penilaian anda tentang pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pelayanan tidak dasar dan urusan pilihan di kabupaten anda masing-masin

Jawaban:

Jawaban:

Aku 100% bersih

Penjelasan:

Pertanyaan:

1. Apa yang membedakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ? Uraikan dan berikan contoh!​

Jawaban:

Jawaban:

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak asasi manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sementara itu, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Contoh urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pembangunan infrastruktur, sementara contoh urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pelayanan administrasi.

Penjelasan:

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak asasi manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sementara itu, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Pertanyaan Terkait:

Apa yang membedakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah?

• https://brainly.co.id/tugas/13433162

Support: https://trakteer.id/dakunesu/tip

Pertanyaan:

Sebutkan urusan pemerintahan yang masuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan unsur pilihan

Jawaban:

Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerahterbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut pembagian urusan wajib.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atauUrusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atauUrusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atauUrusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pertanyaan:

Perhatikan komponen berikut!
1) Kelautan dan perikanan
2) Pariwisata
3) Pertanian
4) Kehutanan
Komponen di atas termasuk dalam urusan ….
a. pemerintahan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar
b. pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar
c. pemerintahan khusus
d. pemerintahan pilihan
e. pemerintahan umum​

Jawaban:

Jawaban:

e. pemerintahan umun

Penjelasan:

karena komponen 1. kelautan dan perikanan 2.pariwisata 3.pertanian 4.kehutanan merupakan urusan pemerintahan umum

Pertanyaan:

Sebutkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah!​

Jawaban:

Jawaban:

bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia

Pertanyaan:

Sebutkan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan..?​

Jawaban:

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan yang merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat 1), UU Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Terkait urusan konkuren, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dibagi berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Baca juga : Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri dari upaya kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman.

Pertanyaan:

berdasarkan UU no23 tahun 2014 , urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintah absolut. urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum . tentukan masing masing 6 yang merupakan urusan pemerintah abeolut dan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Jawaban:

Kriteria agar suatu masalah dapat diatur undang undang sebagai berikut:
a.UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD negara republik indonesia tahun 1945
b.UU dibentuk dalam rangka mencabut,mengubah,dan menambah uu yg sudah ada
c.UU dibentuk karena berkaitan dgn hak asasi manusia
d.UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban dan kepentingan orang banyak.