Untuk Pertama Kalinya Pengamanan Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 Melibatkan Warga Sipil Yang

Pertanyaan:

Apa yang di bahas dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 era bj habibie

Jawaban:

Yang di bahas dalam sidang MPR tahun 1998 era Bj Habibie adalah
Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tangal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Pada April 1998, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia untuk ketujuh kalinya (tanpa wakil presiden), setelah didampingi Try Soetrisno (1993-1997) dan Baharuddin Jusuf Habibie (Oktober 1997-Maret 1998). Namun, mereka tidak mengakui Soeharto dan melaksanakan pemilu kembali. Pada saat itu, hingga 1999, dan selama 29 tahun, Partai Golkar merupakan partai yang menguasai Indonesia selama hampir 30 tahun, melebihi rejim PNI yang menguasai Indonesia selama 25 tahun. Namun, terpliihnya Soeharto untuk terakhir kalinya ini ternyata mendapatkan kecaman dari mahasiswa karena krisis ekonomi yang membuat hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia mengalami kemiskinan.

Gerakan ini mendapatkan momentumnya saat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Namun para analis asing kerap menyoroti percepatan gerakan pro-demokrasi pasca Peristiwa 27 Juli 1996 yang terjadi 27 Juli 1996. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat.

Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti:

Adili Soeharto dan kroni-kroninya,
Laksanakan amandemen UUD 1945,
Hapuskan Dwi Fungsi ABRI,
Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya,
Tegakkan supremasi hukum,
Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN
Gedung parlemen, yaitu Gedung Nusantara dan gedung-gedung DPRD di daerah, menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Seluruh elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu tujuan untuk menurunkan Soeharto. Organisasi mahasiswa yang mencuat pada saat itu antara lain adalah FKSMJ dan Forum Kota karena mempelopori pendudukan gedung DPR/MPR.

Meski salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya sang Presiden tercapai, namun banyak yang menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 juga mencuatkan tragedi Trisakti yang menewaskan empat orang Pahlawan Reformasi. Pasca Soeharto mundur, nyatanya masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga dua kali. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 juga memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era Reformasi.

Sampai saat ini, masih ada unjuk rasa untuk menuntut keadilan akibat pelanggaran HAM berupa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh aparat terhadap keempat orang mahasiswa.

Pertanyaan:

Tuliskan hasil sidang istimewa MPR pada tahun 1998

Jawaban:

Jawaban:

Sidang Istimewa ini dilakukan pada tanggal 10-13 November 1998[4]setelah pidato pengunduran diri Suharto pada tanggal 23 Mei 1998. Awalnya Soeharto menyalakan tak berhasrat mencalonkan diri sbg Presiden lagi, namun pengahabisannya kembali dipilih pada bulan Maret 1998. Setelah beragam demonstrasi, kerusuhan, serta kekacauan politik, ekonomi, dan militer, pengahabisannya Suharto memutuskan mundur dan dialihkan oleh wakilnya, Habibie.[5]

Sidang Istimewa ini memutuskan diperlukannya percepatan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 1999. Awalnya sidang ini ditampik oleh aktivis dan mahasiswa, namun dihadang oleh penjagaan militer, brimob, dan pengamanan swakarsa. Pengahabisan suatu peristiwanya korban sipil berjatuhan dan diperingati sbg Tragedi Semanggi. [6]

Pertanyaan:

agar MPR dalam melaksanakan perubahan tidak mengalami hambatan konstitusional maka pada Sidang Istimewa MPR tahun 1998 MPR mencabut

Jawaban:

MPR harus mencabut Tap No IV/MPR/1998 dan Tap No VI/MPR/1998

Pertanyaan:

sebutkan beberapa ketetapan baru pada sidang istimewa MPR tahun 1998?

Jawaban:

ada 12 ketetapan yaitu :
1. Ketetapan MPR No. VII Tahun 1998, mengenai Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR No. I Tahun 1983 tentang Perubahan Tata Tertib MPR.

2. Ketetapan MPR No. VIII Tahun 1998, mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1993 tentang Referendum.

3. Ketetapan MPR No. IX Tahun 1998, mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1998 tentang GBHN.

4. Ketetapan MPR No. X Tahun 1998, tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

5. Ketetapan MPR No. XI Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

6. Ketetapan MPR No. XII Tahun 1998, mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. V Tahun 1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam Menyukseskan dan Mengamankan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

7. Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998, tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

8. Ketetapan MPR No. XIV Tahun 1998, mengenai Perubahan dan Tambahan Ketetapan MPR No. III Tahun 1998 tentang Pemilu.

9. Ketetapan MPR No. XV Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998, tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

11. Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998, tentang Hak Asasi Manusia.

12. Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998, mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).

Pertanyaan:

Sebutkan hasil yang di capai dalam sidang istimewa MPR 1998

Jawaban:

Ada 12 hasil yang dicapai yaitu :
1. Ditetapkannya Ketetapan MPR No. VII Tahun 1998, mengenai Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR No. I Tahun 1983 tentang Perubahan Tata Tertib MPR.
2. Ketetapan MPR No. VIII Tahun 1998, mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1993 tentang Referendum.

3. Ketetapan MPR No. IX Tahun 1998, mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1998 tentang GBHN.

4. Ketetapan MPR No. X Tahun 1998,
tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan
Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

5. Ketetapan MPR No. XI Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

6. Ketetapan MPR No. XII Tahun 1998,
mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. V Tahun 1998 tentang Pemberian
Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam
Menyukseskan dan Mengamankan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan
Pancasila.

7. Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998, tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

8. Ketetapan MPR No. XIV Tahun 1998, mengenai Perubahan dan Tambahan Ketetapan MPR No. III Tahun 1998 tentang Pemilu.

9. Ketetapan MPR No. XV Tahun 1998,
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembangunan dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

10. Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998, tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

11. Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998, tentang Hak Asasi Manusia.

12. Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998,
mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).

Pertanyaan:

Sebelum melakukan perubahan UUD 1945, MPR dalam sidang istimewa MPR Tahun 1998 mencabut Tap MPR No IV/MPR/1983 tentang…

Jawaban:

kekuasan pemerintahan negara

Pertanyaan:

Sebutkan ketetapan-ketetapan yang dihasilkan MPR pada sidang istimewa MPR 1998!

Jawaban:

1.Tap. MPR No. X/MPR/1998, yang berisi mengenai pokok-pokok pelaksanaan reformasi pembangunan Indonesia, sebagai karangka dasar untuk menyelamatkan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara Indonesia.

2.Tap. MPR No. XI/MPR/1998, yang berisi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari unsure korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3. Tap. MPR No. XIII/MPR/1998, yang berisi mengenai pembatasan masa tugas presiden dan wakil presiden republik Indonesia.

4. Tap. MPR No. XV/MPR/1998, yang berisi proses penyelenggaraan Otonomi Daerah.

5. Tap. MPR No. XVI/MPR/1998, yang berisi tentang kehidupan politik ekonomi dalam rangka melanggengkan konsep demokrasi ekonomi.

6. Tap. MPR No. XVII/MPR/1998, yang berisi mengenaipenegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

 –  Bagian ketetapan yang terdiri dari dua ketetapan yang mengubah dan menambah ketetapan yang lama, yaitu :

7.Tap. MPR No. VII/MPR/1998, yang berisi mengenai perubahan dan penambah terhadap Tap. MPR No. I/MPR/1983 yang membahas mengenai peraturan tata-tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

8.Tap. MPR No. XIV/MPR/1998, ketetapan ini mengubah dan menambahkan Tap. MPR No. III/MPR/1998 yang membahas mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum.

– Bagian yang berisi empat ketetapan yang bersifat mencabut ketetapan-ketetapan MPR terdahulu, yaitu :

9. Tap. MPR No. IX/MPR/1998, Ketetapan ini mencabut Tap. No. II/MPR/1998 yang membahas mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

10. Tap. MPR No. XII/MPR/1998, Ketetapan ini mencabut Tap. MPR No. V/MPR/1998 yang membahas tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada presiden selaku Mandataris MPR untuk menyukseskan dan mengamankan pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan pancasila.

11. Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998, Ketetapan ini mencabut Tap. MPR No. 11/MPR/1978, yang berisi tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4 atau Ekaprasetia Pancakarsa). Selain itu, ketetapan ini juga menetapkan pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

12. Tap No.VII/MPR/1998, ketetapan ini berisi tentang pencabutan Tap IV/MPR/1983 tentang referendum.

Pertanyaan:

Agar mpr dalam melaksanakan perubahan tidak megalami hambatan konstitusional makapada sidang istimewa mpr tahun 1998,mpr mencabut

Jawaban:

ketetapan Mpr RI no.v/MPR/1998

Pertanyaan:

sidang istimewa mpr 1998 menghasilkan 12 ketetaan mpr yang diantaranya ketetapan mpr no. Vll tahun 1998 yang memungkinkan

Jawaban:

Tap. MPR No. VII/MPR/1998, yang berisi mengenai perubahan dan penambah terhadap Tap. MPR No. I/MPR/1983 yang membahas mengenai peraturan tata-tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pertanyaan:

apa latar belakang sidang istimewa mpr tahun 1998?

Jawaban:

menurunkan presiden soaeharto dari jabatan kepresidenannya karna siswa seluruh kampus ingin presiden soeharto turun dari jabatan kepresidenannya